Pertanyaan :

Pengasuh Rubrik yang terhormat

Saya Pimpinan perusahaan skala UMKM di Lippo Cikarang, telah mengikuti Tax Amnesty period terakhir (Maret’2017), jika tidak salah ingat, saya harus melaporkan harta yg ikut tax amnesty setiap 6 bulan, mohon penjelasannya apakah benar setiap 6 bulan harus melaporkan harta yg ikut tax amnesty, dan bagaimana cara melaporkannya, bagaimana jika saya tidak melaporkannya apakah ada hukumannya.

Salam, Hardiyanto Candra

Jawaban:
Terima kasih Pak Hardiyanto Candra atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami, Kewajiban wajib pajak yang sudah mengikuti Tax Amnesty betul sekali harus melaporkan harta yg ditebus ketika tax amnesty, Dalam peraturan sebelumnya memang betul kewajiban membuat laporan atas atas harta tambahan setiap 6 bulan sekali selama 3 Tahun semenjak mendapatkan Surat keterangan pengampunan pajak, tetapi direvisi menjadi setiap se-tahun sekali selama 3 Tahun dan disampaikan bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan, jika wajib pajak perorangan maka paling lambat 31 Maret, dan jika wajib pajak badan paling lambat 30 April. Laporan ini disampaikan kepada pelayanan pajak dimana Pak Hardiyanto terdaftar.

Cara melaporkannya sesuai dengan Pasal 38 ayat (1),(2),(3) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keunangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang pelaksanaan UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 38

Ayat 1 : Wajib Pajak yang telah menggunakan uang tebusan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 10 ayat (1) harus menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar yang memuat …..dan seterusnya

Ayat 2 : Penyampaian Laporan pengalihan dan realisasi investasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) berlaku ketentuan sebagai berikut :

  1. Laporan disampaikan secara berkala setiap tahun selama 3(tiga) Tahun sejak pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2)
  2. Laporan disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan
  3. Laporan disampaikan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L Peraturan Menteri Keuangan ini.

 

Ayat 3 : Penyampaian laporan penempatan harta tambahan yang berada didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :

  1. Laporan disampaikan secara berkala setiap tahun selama 3(tiga) Tahun sejak diterbitkannya surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5).
  2. Laporan disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dan
  3. Laporan disampaikan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf M Peraturan Menteri ini.
  4. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh wajib pajak atau kuasa yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

 

Jika Pak Hardiyanto tidak melaporkan pasca Tax Amnesty maka sesuai Pasal 40 No 118/PMK.03/2016, Dirjen Pajak melalui KPP tempat Pak Hardiyanto terdaftar mengirimkan Surat Peringatan dan Pak Hardiyanto harus menyampaikan tanggapan atas surat peringantan tersebut dan selanjutnya menyampaikan laporan harta tambahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sajak tanggal surat peringatan dikirim.

Dan Jika oleh Pak Hardiyanto surat peringatan tersebut tidak ditanggapi maka atas harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak diperlakukan sebagai penghasilan pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) Tahun 2016, dari harta tersebut dikenakan pajak penghasilan dengan tarif sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPh dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan diterbitkannya surat Ketetapan Pajak.

Lantas bagaimana dengan uang tebusan yang sudah disetorkan ? Uang tebusan tersebut yang sudah dibayarkan oleh Pak Hardiyanto diperhitungkan sebagai pengurang pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) Tahun 2016. Demikian semoga bermanfaat.

Pojok Pajak ini diasuh oleh Ero Kusnara SE, BKP – erokusnara.pajak@gmail.com EKC Tax Consulting – HP 0852-19453816

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *